Gallery

Agusrin Bisa Jadi Tumbal


http://harianrakyatbengkulu.com

Posted by redaksi on January 31st, 2011

BENGKULU – Sidang lanjutan ke-4 kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 21,3 miliar yang menyeret Gubernur Bengkulu (nonaktif) H. Agusrin M Najmudin, ST di Pengadilan Negeri (PN) Jakart Pusat (Jakpus), dijadwalkan kembali digelar Selasa (1/1) lusa. Agenda sidang adalah mendengarkan putusan sela oleh majelis hakim.

Ada pendapat menarik soal persidangan Agusrin ini seperti disampaikan pengamat masalah politik nasional, Dr. Eggi Sudjana, SH, M.Si. Dalam pandangannya, kasus Agusrin ini bisa menjadi alat pencitraan bagi pemerintah SBY. Dengan kata lain, Agusrin bisa jadi tumbal setelah tidak lagi di Daemokrat. “Saya dengar tidak di Demokrat lagi. Kuat dugaan ia akan divonis bersalah,” ujar Eggi saat ditemui usai menggelar bedah buku “SBY Antek Yahudi-AS?” di Hotel Horizon Bengkulu Minggu (31/1) kemarin.

Dia juga menilai, besar kemungkinan Agusrin tidak akan dilindungi dalam proses kali ini dikarenakan Demokrat tidak mempunyai kepentingan lagi. Bukan hanya itu bisa jadi untuk kasus kali ini Agusrin akan menjadikan modal pencitraan Demokrat. “Kuat dugaan tidak akan dilindungi lagi karena ada kepentingan lagi. Selain itu mencari opini orang Demokrat juga disikat. Sebenarnya itu tidak benar. Proses hukum yang benar tidak diintervensi,” jelas Ketua Dewan Amanat Rakyat Madani (Armada) ini.

Pria yang pernah dijuluki “Eggi Sudjana Si Raja Demo” juga mengatakan berdasarkan informasi yang ia peroleh, memang selama ini “orang” Demoktrat terkesan dilindungi dari proses perkara hukum. Bahkan proses izin periksaannya diperhambat untuk turun. “Sebenarnya berdasarkan objektifitasnya tidaklah benar. Selama ini banyak kepala daerah pindah ke Demokrat diduga untuk mendapatkan itu (perlindungan,red),” ujarnya

Ketika ditanyakan terkait informasi, Agusrin diskenariokan bakal dipenjara, Eggi dengan lantang mengatakan apabila informasi tersebut benar maka ia siap memberikan advokasi hukum. Tapi kalau memang benar terindikasi kuat melakukan korupsi, maka Agusrin memang harus dihukum. “Kalau analisis itu benar akan saya bantu. Yang jelas Agusrin harus jujur,” tutup Eggi.

Syamlan Angkat Bicara

Dibagian lain, mantan Wagub Bengkulu, H M Syamlan Lc mengingatkan Plt Gubernur, Junaidi Hamsyah,S.Ag M.Pd untuk berhati-hati menjalankan tugas sebagai Plt Gubernur. Salah salah Junaidi bisa tersandung proses hukum. “Bukan hanya masalah di bidang hukum tetapi juga masalah di bidang lainnya. Karena tugas yang diembannya cukup berisiko,” ujar Syamlan.

Syamlan juga memprediksikan proses hukum yang menjerat mantan pasangannya itu akan berlangsung lama. Untuk itu ia berharap roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Sebab ia menilai secara sruktural, dinonaktifkannya Agusrin dari Gubernur Bengkulu, sesungguhnya dapat membuat kepincangan roda pemerintahan. “Diibaratkan tidak ada Gubernur itu, bisa sakit di kepala. Jadi SKPD juga mesti bekerja dengan ekstra,” ujarnya. (ble)

Bengkulu Masuk 10 Kota Terkorup di Indonesia

Oleh: Usman Yasin

IPK 50 kota di Indonesia 2010:

1. Denpasar, IPK 6,71
2. Tegal, IPK 6,26
3. Surakarta, IPK 6,00
4. Yogyakarta, IPK 5,81
5. Manokwari, IPK 5,81
6. Gorontalo, IPK 5,69
7. Tasikmalaya, IPK 5,68
8. Balikpapan, IPK 5,58
9. Kediri, IPK 5,56
10. Lhokseumawe, IPK 5,55
11. Sampit, IPK 5,55
12. Tenggarong, IPK 5,41
13. Mataram, IPK 5,39
14. Manado, IPK 5,35
15. Ambon, IPK 5,29
16. Banjarmasin, IPK 5,20
17. Kendari, IPK 5,20
18. Sibolga, IPK 5,15
19. Palu, IPK 5,10
20. Padang, IPK 5,07
21. Purwokerto, IPK 5,06
22. Bandung, IPK 5,04
23. Palangkaraya, IPK 5,03
24. Pematang Siantar, IPK 5,02
25. Semarang, IPK 5,00
26. Bandar Lampung, IPK 4,93
27. Kupang, IPK 4,89
28. Serang, IPK 4,87
29. Samarinda, IPK 4,85
30. Batam, IPK 4,73
31. Jember, IPK 4,71
32. Palembang, IPK 4,70
33. Banda Aceh, IPK 4,61
34. Padang Sidempuan, IPK 4,58
35. Tanjung Pinang, IPK 4,55
36. Pontianak, IPK 4,52
37. Mamuju, IPK 4,45
38. Jakarta, IPK 4,43
39. Ternate, IPK 4,42
40. Bengkulu, IPK 4,41
41. Jayapura, IPK 4,33
42. Sorong, IPK 4,26
43. Pangkal Pinang, IPK 4,19
44. Medan, IPK 4,17
45. Malang, IPK 4,15
46. Jambi, IPK 4,13
47. Makassar, IPK 3,97
48. Surabaya, IPK 3,94
49. Cirebon, IPK 3,61
50. Pekanbaru, IPK 3,61

Transparency International Indonesia (TII) melansir Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2010 terhadap 50 kota, Selasa (9/11/2010). Hasil survei menunjukkan, Denpansar berpredikat sebagai kota terbersih dengan IPK 6,71, Pekanbaru dan Curebon berpredikat terkorup dengan IPK 3,61.

“IPK Indonesia adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia,” kata Manajer Tata Kelola Ekonomi TII, Frenky Simanjuntak, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/11/2010).

Survei TII ini dilakukan dengan wawancara 9.237 responden pelaku bisnis, pada Mei-Oktober 2010. Rentang indeks antara 0 sampai dengan 10. IPK 0, dipersepsikan sangat korup dan IPK 10 dipersepsikan sangat bersih.

Kota dengan skor tertinggi mengindikasikan bahwa pelaku bisnis di kota tersebut menilai korupsi mulai menjadi hal yang kurang serius. Sebaliknya untuk kota yang mendapat IPK terendah menunjukkan korupsi masih lazim terjadi di sektor-sektor publik, sementara pemerintah daerah dan penegak hukum kurang serius dalam pemberantasan korupsi.

Hasil survei TII ini berbeda dengan hasil survei sektor publik oleh KPK dalam bentuk Indeks Integritas Nasional (IIN) 2010, yang respondennya adalah masyarakat yang menggunakan pelayanan publik. IIN menunjukkan, integritas pelayanan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Medan dinilai paling jeblok, yakni 4,54 dan 4,44.

Hasil ini menunjukkan, ternyata korupsi menjadi masalah penting bagi pelaku bisnis di Indonesia menjalankan usahanya. Survei IPK juga menujukkan bahwa bagi kalangan usaha, kepolisian, pajak, dan pengadilan, serta kejaksaan merupakan lembaga yang perlu diprioritaskan dalam pemberantasan korupsi.

Dengan hasil survei ini, TII mengimbau pemerintah daerah menggunakan IPK ini sebagai indikator kepercayaan pelaku bisnis terhadap transparansi dan kauntabilitas di daerahnya. TII juga mengimbau melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan usaha, serta bekerja lebih serius dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan korupsi di daerahnya.

Kota Bengkulu Menduduki Urutan 10 Sebagai Kota Terkorup

Indeks korupsi ini memberikan Gambaran kepada kita betapa sesungguhnya korupsi masih menjadi persoalan di Kota Bengkulu.  Kalangan bisnis terutama menganggap bahwa pemerintah Kota dan Provinsi harus berani melakukan upaya-upaya signifikan untuk menekan prilaku-prilaku koruptif dari Birokrasi di Kota Bengkulu,  Harus ada upaya kongrit dari Aparat penegak Hukum dan Pemerintah daerah untuk menekan prilaku korupsi tersebut.  Persepsi ini terjadi karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat baik di Provinsi maupun di kota Bengkulu, akan tetapi aparat penegak hukum belum bekerja secara maksimal, apalagi banyak kasus-kasus korupsi besar yang belum ditindak lanjuti, sedangkan pejabat yang terlibat korupsi masih dengan leluasa untuk tetap menjabat.  Terkesan mereka kebal terhadap penegakan hukum.

Oleh: Usman Yasin

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s