KY Pantau Sidang Agusrin


internetBENGKULU – Sidang lanjutan dugan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 21,3 miliar, pada Kamis (17/2) mendatang punya warna baru. Apa pasal? Komisi Yudisial (KY) dipastikan turun memantau jalannya sidang. Itu menyusul adanya permintaan tertulis dari Puskaki (Pusat Kajian Anti Korupsi) yang akan diajukan hari ini. 

Koordintaor Puskaki, Melyan Sori mengatakan hari ini Puskaki akan mengirimkan surat kepada KY untuk memantau sidang Agusrin. Hal ini untuk menangkap isu upaya suap terhadap hakim.

“Beberapa waktu lalu salah satu anggota KY, Pak Taufiqurahman mengatakan baru akan memantau sidang Agusrin kalau ada permintaan. Untuk itu, Puskaki yang tidak menginginkan sidang Agusrin ini dicampuri oleh unsur suap, mengirimkan surat secara resmi kepada KY besok (hari ini, red),” tandas Melyansori.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Dr. Taufiqurrohman S, S.H., M.H menegaskan KY akan memantau langsung proses sidang setelah menerima surat permintaan dari masyarakat, LSM, Ormas maupun dari mahasiswa.

“Kalau suratnya sudah kami terima, jelas secepatnya kami akan turun memantau hakim dalam menjalankan persidangan,” jelas mantan staf ahli Mahkamah Konstutusi ini.

Ia menjelaskan, memang sebaiknya pihak yang mengajukan permintaan kepada KY untuk memantau persidangan dapat mengantarkan langsung sekaligus melakukan audiensi dengan KY. Namun kalau audensi itu dapat menyulitkan pihak pemohon untuk hadir, KY akan mencoba mengabulkannya.

“Kalau memang audensi sulit, karena jarak yang jauh. Ya kami akan coba akan menerima permintaan tersebut melalui surat saja. Surat permintaan sidang ditujukan kepada Ketua KY langsung,” jelasnya.

Dijelaskannya apabila nanti KY sampai turun memantau hakim dalam menjalankan sidang, hakim yang menyidangkan Agusrin yang dipimpin Syarifudin akan berhati-hati dalam bersikap dan mengambil keputusan. Sebab, kalau sampai diangap KY melakukan kesalahan maka, KY berhak menjatuhi hukuman kepada hakim bersangkutan.

“Kalau dipantau KY hakim berhati-hati, takut melakukan kesalahan,” tandas Tim Pendiri Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Bengkulu (Unib) ini.

BPK Siap Audit SPPD Pejabat

Keseriusan mahasiswa mendesak aparat penegak hukum mengusut SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) perjalanan dinas pejabat Pemprov yang ramai-ramai ke Jakarta menonton sidang dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 21,3 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat ternyata bukan isapan jempol belaka.

Terbukti, sekitar pukul 10.30 WIB kemarin (11/2), enam perwakilan mahasiswa masing-masing Wakil Koordinator Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki), Sony Taurus, Deny Juliansyah (BEM UMB), Dadangsyah (Puskaki), Feri Vandalis (Mahasiswa Teknik Bersatu UMB), Arianto (BEM Fisip UMB) dan Asep Suryadi (Puskaki) mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu. Perwakilan aktivis mahasiswa ini mendesak BPK segera melakukan audit khusus terhadap SPPD perjalanan dinas pejabat yang nonton sidang Agusrin itu.

Namun sayangnya, perwakilan mahasiswa tersebut tidak bisa menyampaikan uneg-unegnya dan tuntutan mereka. Sebab Ketua BPK Perwakilan Bengkulu, Ade Iwan Rusmana, SE, Ak, MM tidak bisa menemui mahasiswa itu.

“Sekarang Bapak (Ade,red) sedang ada tamu dari pusat. Dan nanti katanya juga ada tamu dari BS (Bengkulu Selatan,red). Tapi kalau mau ketemu datang lagi saja sorean sekitar jam 3 kesini,” jelas Kasubag Hukum dan Humas BPK Perwakilan Bengkulu kemarin.

Kepada Wartawan Sony menegaskan kehadiran perwakilan 3 organisasi mahasiswa dan pemuda untuk meminta kepada BPK untuk mengaudit dana perjalanan dinas pejabat Pemda Provinsi yang menghadiri sudang Gubernur non aktif, Agusrin. Ia menduga alibi perjalanan dinas ke Jakarta sudah menyalahi hukum.

“Kami kesini untuk meminta BPK agar segera melakukan audit khusus terhadap perjalanan dinas pejabat yang hadir dalam sidang Agusrin. Namun kami sangat kecewa, karena Ketua BPK tidak bisa ketemu sama kami,” jelasnya.

Dijelaskannya, sebagai abdi negara pejabat tidak selayaknya ramai-ramai datang ke sidang Agusrin dengan alasan tengah perjalanan Dinas. Untuk itu, Sony mengatakan dalam waktu dekat akan ia bersama-sama unsur mahasiswa lainnya akan mendatangi aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan.

“Karena keinginan kami untuk melakukan audit khusus perjalanan dinas pejabat Pemda Provinsi tidak dipenuhi, maka kami akan melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang itu ke kepolisian atau ke kejaksaan,” tandas Sony.

Sementara itu, Ade Iwan Rusmana yang dicegat wartawan hendak keluar dari Sekretariat BPK kemarin mengatakan kalaupun mahasiswa meminta melakukan mengaudit anggaran perjalanan dinas, BPK tidak bisa mengabulkannya dalam waktu dekat. Sebab audit rutin tahun 2010 sudah dilakukan. “Kalaupun mau diaudit pada semester ke 2 nanti (2011,red),” jelas Ade.

Ade mengatakan perjalanan dinas para pejabat dapat bermasalah apabila tidak ada bukti pejabat bersangkutan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta atau sekitarnya. Namun apabila sudah ada bukti, BPK tidak bisa mempermasalahkannya. “Kalau perjabat menyempatkan diri hadir ke sidang, namun juga menghadiri permuan kerja, misalnya di Kemendagri terbukti dengan ada tandatangan dan cap, tidak ada masalah. Bermasalah kalau tidak ada bukti,” tandas Ade. (ble)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s