Nonton Sidang Pakai SPPD Termasuk Tindak Korupsi


http://harianrakyatbengkulu.com

BENGKULU – Pejabat Pemdaprov ramai-ramai ke Jakarta menonton sidang Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin M Najamudin terkait dugaan korupsi Rp 21,3 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Jakart Pusat, bisa berujung pidana korupsi. Itu kalau terbukti para pejabat itu berangkat dengan dibiayai daerah, yakni menggunakan anggaran SPPD (Surat Perintah Pecairan Dana).

Sebagaimana dikemukakan Pengamat Hukum Pidana Fakutas Hukum Unib, Sudirman Sitepu, SH M.Hum. ‘’Kalau ternyata keberangkatannya mereka ke Jakarta menggunakan SPPD hanya untuk nonton sidang, tak terkait tugas dinas maka sudah termasuk menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat negara. Selain itu, secara teori penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sudah termasuk klasifikasi tindak pidana korupsi. Namun kalau benar melakukan tugas kedinasan yang tidak ada masalah,” terang Sudirman.

Sebagaimana diketahui sidang Agusrin pada Senin (7/2) lalu dihadiri belasan pejabat eselon II Pemda Provinsi. Diantaranya Kadishubkominfo Provinsi, Ir Ali Berti, Karo Pemerintahan Administrasi, Drs H Darussalam, Asisten I Pemda Provinsi, Drs Asnawi Abdul Lamat, Kadiskes Provinsi, Bambang Suseno, Kadispendik Provinsi, Sumardi, Kepala Inspektorat Provinsi, Yohanes Noor, S.Sos, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, Nana Sudjana, S.Sos, Kepala Badan Narkotika Provinsi, Syamsu Riduan, Kepala Bappeda Provinsi Ir Nashsya MT, Kepala Balai Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi, H. Arifin Daud dan Kadis Perikanan Provinsi, Wismalindarita.

Menurut Sudirman lagi, apa-apa saja yang dikategorikan atau memenuhi unsur melakukan korupsi diatur UU tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

“Dalam pasal 3 UU korupsi t sangat jelas menyebutkan bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar,” jelas Sudirman.

Sudirman meminta penegak hukum baik itu kepolisian maupun kejaksaan untuk mengusut dugaan penyalahgunaan keweangan yang dapat merugikan keuangan negara ini. Menurutnya fenomena keberangkatan pejabat Pemda Provinsi yang rata-rata eselon II itu tidaklah wajar.

“Rasanya tidak wajar apabila dihari yang sama belasan kadis atau pejabat eselon II Pemda Provinsi melakukan perjalanan dinas ditempat yang berbeda. Untuk itu, kalau memang aparat penegak hukum baik itu kepolisian maupun kejaksaan konsentrasi dalam hukum, ya seharusnya menyidik dugaan tindak korupsi itu,” tukas Sudirman.

Sebelumnya Kadishubkominfo Provinsi, Ir Ali Berti mengatakan pejabat Pemda Provinsi yang hadir dalam persidangan orang nomor 1 di DPRD Provinsi itu memang tengah melakukan dinas luar. Misalnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, Sadikin, SH ada kegiatan dinas bersama Pertamina dalam rangka sosialisasi kompor gas di Surabaya, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi, H Arifin Daud dan Kadis Perikanan Provinsi, Wismalindarita melakukan koordinasi di Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan sisanya, Sekda Provinsi, Drs H Hamsyir Lair, Karo Hukum Pemdaprov, memang dalam rangka memenuhi panggilan PN Jakpus menjadi saksi memberikan keterangan

“Semua kadis yang menyempatkan hadir dalam sidang Senin lalu memiliki surat izin kedinasan. Jadi mereka sebenarnya memang melakukan pekerjaan yang bersifat kedinasan. Jadi sebagian memang ada yang dinas luar, dan sebagian lagi hadir sebagai saksi,” kata Ali.

Dibagian lain gerakan mahasiwa meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memantau langsung sidang Agusrin bukanlah isapan jempol belaka. Senin besok (14/2) KY sudah menerima surat permintaan pemantauan sidang yang menyeret Gubernur Bengkulu nonaktif.

Koordinator Puskaki, Melyan Sori mengatakan seperti janjinya sebelumnya, kemarin (12/2) Puskaki mengirimkan surat permohonan kepada KY meminta untuk memantau langsung hakim dalam sidang Kamis mendatang (17/2). “Setelah kami kirim tadi (kemari,red) melalui via pos, mudah-mudahan Senin nanti sudah diterima oleh KY. Dan lanjutan sidang Kamis nanti, KY sudah memantau proses persidangan Agusrin,” jelasnya.

Surat Puskaki dengan nomor 03/Puskaki Bengkulu/II/2011 yang ditujukan kepada Ketua KY, Prof Dr. H Eman Suparman, SH, MH itu menyebutkan sidang yang mendudukan Agusrin sebagai terdakwa, beredar informasi adanya upaya isu suap terhadap majelis hakim. Atas beredarnya isu suap terhadap hakim tersebut ia meminta kepada KY untuk dapat memberikan

“Dengan adanya informasi upaya suap tersebut, bukan hanya Puskaki, masyarakat biasa tentunya sangat mengkhawatirkan terjadinya praktik mafia peradilan dalam sidang Agusrin. Kami meminta kepada KY sebagai institusi yang mengawasi kerja para hakim, agar kiranya dapat memantau langsung proses persidangan,” tandas Melyan.

Melyan Sori mengatakan setelah surat permohonan disampaikan kepada KY, artinya Puskaki tinggal menunggu balasan dari KY. Namun kalaupun KY meminta agar Puskaki hadir langsung untuk menggelar audensi, ia mengaku siap. “Insya Allah. Sekalian kami akan mendatangi persidangan Agusrin. Kalau bisa kami menyempatkan diri mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar Agusrin ditahan hinga proses hukum berjalan,” tandas Melyan Sori. (ble)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s