Agusrin Tahu Dana BPHTB Tidak Masuk Kas Daerah



BENGKULU – Sidang perkara korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 21,3 miliar, yang menyeret Gubernur Bengkulu (nonaktif) H. Agusrin M Najamudin, ST kembali digelar di PN Jakarta Pusat kemarin (1/3).

Kali ini mendengar keterangan 2 orang saksi yakni Salman Rupni (Komisaris Utama PT Bengkulu Mandiri) dan Darmawan Yakub (Anggota Komisaris PT Bengkulu Mandiri).

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Syarifudin, SH, MH, dengan hakim anggota Sunardi, SH, MH dan Kartim, SH, MH, Salman yang diberi kesempatan pertama memberi keterangan mengaku penyertaan modal itu semuanya sudah diatur oleh pemegang saham yakni Pemda Provinsi Bengkulu. Agusrin telah mendisposisikan Sekprov Hamsyir Lair untuk memimpin rapat umum pemegang saham (RUPS).

Saat itu Hamsyir memperlihatkan surat yang intinya sudah mendapat persetujuan dari Gubernur (Agusrin, red) untuk pengalihan dana sebagai penyertaan modal di PT Bengkulu Mandiri ini. Versi Salman, ia hadir dalam rapat itu.

Lebih lanjut Salman mengatakan, tidak mungkin Agusrin tidak mengetahui terkait DBH PBB dan BPHTB yang tidak masuk ke rekening daerah ini. Soalnya setiap bulan, rekening daerah selalu dilaporkan kepada Agusrin selaku Gubernur. Itu diketahuinya berdasarkan pengalamannya sendiri selama menjabat Sekprov.

Hal senada disampaikan Darmawan Yakub yang mengaku ikut dalam rapat umum pemegang saham. Saat itu ia juga melihat sendiri surat disposisi dari Agusrin yang diperlihatkan Hamsyir Lair ketika memimpin rapat umum pemegang saham. Pada intinya Agusrin tahu dan telah menyetujui pembuatan rekening untuk pengalihan dana mengatasnamakan penyertaan modal di PT Bengkulu Mandiri.

Sama seperti sebelumnya, ketika dikonfirmasi Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Santosa, SH didampingi tim JPU yang diketuai Sunarta, SH, MH mengaku apa yang diterangkan saksi jelas mendukung dan memperkuat pembuktian dakwaan. Dengan begitu, dugaan keterlibatan Agusrin dalam perkara ini menjadi semakin nyata.

‘’Kami menjadi semakin optimis Agusrin bersalah. Untuk itu kami berharap saksi-saksi berikutnya yang akan diperiksa bisa bersikap kooperatif dalam artian memberikan keterangan yang sebenarnya,’’ pungkas Santosa kepada RB.

Sebagaimana dakwaan JPU, Agusrin dijerat dengan pasal berlapis. Pada dakwaan primair dijerat Pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 KUHP. Sedangkan dalam dakwaan subsidair dijerat Pasal 3 undang-undang yang sama. Terdakwa didakwa terlibat dalam penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya dan tanpa persetujuan DPRD Provinsi Bengkulu melalui mekanisme APBD sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan negara hingga Rp 20,162 miliar. (sca)

http://harianrakyatbengkulu.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s